SERANG – Satu bulan berjalan, penyaluran anggaran kepada 814 sekolah swasta yang mengikuti program sekolah gratis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, belum merata. Dari total 65.770 siswa yang terdata mengikuti program tersebut, baru sekitar 49.790 siswa yang dicairkan, sedangkan sekitar 15.000 lagi masih dalam tahap proses penginputan data Dapodik.
Berdasarkan catatan, jumlah 65.770 siswa itu terdiri dari 12.125 SMA, 50.159 siswa SMK, dan 2.669 siswa SKh. Sedangkan yang sudah dicairkan sebanyak 49.790 siswa itu terdiri dari 9.124 siswa SMA, 38.707 siswa SMK, dan 1.959 siswa SKh.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Lukman mengatakan, hal itu terjadi lantaran pihak sekolah belum memasukkan data peserta didiknya ke dalam aplikasi Dapodik, sehingga belum bisa dilakukan validasi dan verifikasi oleh Pemprov.
“Tapi semuanya masih berproses ini. Mudah-mudahan di akhir September 2025, nanti bisa selesai dan segera dicairkan,” kata Lukman, seusai mendampingi Gubernur Banten Andra Soni meninjau pelaksanaan program sekolah gratis di SMK 3 PGRI Kota Serang, Senin (15/9/2025).
Dikatakan Lukman, validasi Dapodik itu terus dilakukan agar tidak ada sekolah yang menerima data ganda, misalnya ditemukan ada siswa yang terdaftar di SMK 3 dan SMAN 1 Kota Serang. Apalagi, pada saat proses verifikasi manual, jumlah siswa yang masuk mencapai sekitar 70.000.
“Dengan asumsi setiap kelas, untuk SMK itu sebanyak 24 siswa sedangkan untuk SMA itu 36 siswa. Alhamdulillah, sejauh itu tidak ada yang melebihi dari kuota itu, yang ada justru kekurangan,” tambahnya.
Untuk mengcover semua itu, kata Lukman, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp102 Miliar untuk enam bulan kedepan. Kalau dihitung dari jumlah sekolah sekitar 1.260, dikurangin 814. Artinya, sekitar 446 sekolah swasta saja yang tidak mengikuti program sekolah gratis.
“Itupun hanya mereka yang secara finansial sekolahnya sudah mapan,” pungkasnya.
Besaran bantuan sekolah gratis di Provinsi Banten, dibedakan berdasarkan wilayahnya. untuk wilayah Tangerang Raya sebesar Rp250.000/bulan untuk tingkat SMA. Untuk SMK Swasta Rp300.000/bulan dan untuk SKh Swasta Rp500.000/bulan.
Kemudian untuk wilayah Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak, untuk SMA Swasta Rp150.000/bulan, SMK Swasta Rp200.000/bulan dan SKh Swasta Rp300.000/bulan.
Perbedaan besaran bantuan itu, disebabkan oleh tingkat perbedaan biaya hidup dan operasional di masing-masing wilayah. Wilayah Tangerang Raya, mendapatkan alokasi yang lebih besar karena cenderung memiliki biaya hidup yang lebih tinggi
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten sejatinya sudah siap untuk menyalurkan anggaran itu jika sekolah-sekolah secara administratif nya sudah memenuhi.
“Intinya, kita menunggu kesiapan dari sekolah,” tandasnya.
Namun yang jelas, Andra menegaskan jika sekolah yang sudah bekerjasama dengan Pemprov dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Jika hal itu ditemukan, maka konsekuensinya pidana.
“Tapi Insya Allah, karena niatnya baik dan kita sadar angka partisipasi sekolah kita juga kan rendah maka saya keliling untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Kota Serang, Achmad, mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten dan bersyukur, bahwa Gubernur Banten Andra Soni menjadi pembina upacara.
Khusus peserta Program Sekolah Gratis di SMK PGRI 3 Kota Serang sendiri sebanyak 432 siswa. Pihak sekolah tidak memungut sepeserpun dan berharap program ini berlanjut hingga siswa lulus.
“Alhamdulillah, semuanya sudah terakomodir,” imbuhnya
