JAKARTA – Gubernur Banten Andra Soni memperluas cakupan program sekolah gratis di tingkat menengah atas. Sementara sebelumnya hanya mencakup SMA, SMK, dan SKh, pada tahun ini madrasah aliyah (MA) juga bisa ikut program tersebut.
Andra menyampaikan Pemprov Banten mulai menjajaki kerja sama dengan kantor wilayah (kanwil) Kementerian Agama untuk mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya MA.
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” kata Andra kepada wartawan, Selasa (5/5/2026).
Menurut Andra, program sekolah gratis adalah sebuah kebijakan strategis. Ia ingin membuka akses agar anak-anak Banten mendapatkan sekolah gratis meski tidak diterima di sekolah negeri.
“Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” ucapnya.
Andra akan terus mengevaluasi kebijakan yang mulai dijalankan pada 2025 tersebut. Langkah ini dilakukan agar kebijakannya tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” ujar Andra.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Jamaludin, menyampaikan implementasi perluasan Program Sekolah Gratis, termasuk untuk MA, yang ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Insyaallah pelaksanaan dimulai bulan Juli,” kata Jamal.
Dia belum menyampaikan berapa jumlah sekolah yang ikut dalam program sekolah gratis. Skema pembiayaan program ini pun masih dalam tahap penghitungan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Besaran bantuan akan disesuaikan dengan rata-rata biaya pendidikan yang berlaku di sekolah. Tujuan program ini adalah untuk memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah karena kendala ekonomi,” ujarnya.
Dalam implementasinya, sekolah yang menjadi mitra program ini wajib menggratiskan biaya, seperti SPP dan biaya operasional lainnya. Pemprov Banten memastikan sekolah menjalankan kebijakan sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak segan menghentikan kerja sama dengan sekolah terkait.
“Harapannya, semua anak harus sekolah. Tidak boleh ada yang tidak sekolah hanya karena masalah biaya,” imbuhnya.
