SCROLL UNTUK LANJUT MEMBACA
Kabupaten Tangerang

Penanganan Pascakebakaran TPA Jatiwaringin Habiskan Anggaran Rp7,2 Miliar

Redaksi
76
×

Penanganan Pascakebakaran TPA Jatiwaringin Habiskan Anggaran Rp7,2 Miliar

Sebarkan artikel ini

KABUPATEN TANGERANG – Penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, yang berlangsung selama kurang lebih 12 hari menghabiskan anggaran sekitar Rp7,2 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendukung seluruh proses penanganan darurat kebakaran.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Muhamad Hidayat, menjelaskan bahwa penggunaan dana BTT dilakukan berdasarkan arahan Bupati Tangerang setelah adanya usulan dari dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Masing-masing OPD mengajukan kebutuhan anggaran sekitar Rp3,6 miliar, sehingga total alokasi mencapai kurang lebih Rp7,2 miliar.

Advertisement
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan penanganan darurat, di antaranya operasional pemadaman kebakaran, penyediaan alat dan logistik, konsumsi petugas serta relawan, pengadaan masker bagi masyarakat terdampak asap, bantuan kemanusiaan, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya selama masa tanggap darurat.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat kebakaran TPA Jatiwaringin sejak 1 hingga 14 Juli 2026. Penetapan status tersebut dilakukan agar penanganan dapat melibatkan dukungan lintas instansi, termasuk BNPB, BPBD, TNI, Polri, DLHK, serta bantuan helikopter water bombing dalam upaya memadamkan api.

Meski kebakaran kini telah berhasil dipadamkan 100 persen, pemerintah daerah masih melakukan pemantauan dan proses pemulihan pascakebakaran untuk mencegah munculnya titik api baru serta mengevaluasi sistem pengelolaan TPA Jatiwaringin ke depan. Transparansi penggunaan anggaran juga diharapkan menjadi bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat agar seluruh proses penanganan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *