KABUPATEN TANGERANG – Menidaklanjuti surat laporan ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) yang tak kunjung di balas, kini Lembaga Sosial Kontrol LSM Badan Pengawas Penyalahgunaan Aset dan Anggaran Negara ( BP2A2N ) resmi mengirimkan surat audensi ke DPRD Kabupaten Tangerang.
Hal tersebut berdasarkan surat Nomor :159/DPD/LSM-BP2A2N/XI/2026. Perihal, permohonan audensi dan penyampaian aspirasi masyarakat terkait ketidaklengkapan perizinan sejumlah perusahaan yang berada di kawasan Bantar Panjang Tigaraksa.
“Surat ini kami sampaikan ke DTRB dan DPRD Kabupaten Tangerang, dalam rangka menjalankan kontrol sosial dan pengawasan partisipatif masyarakat dalam mendorong terciptanya tertib administrasi pemerintah,” kata A. Suhud direktur eksekutif LSM BP2A2N. Senin (16/11/26).
Masih kata iya, dari hasil penelusuran awal yang diperoleh tim, terdapat 6 perusahan di wilayah kawasan desa Bantar panjang diduga belum mengantongi perizinan tidak lengkap serta dokumen teknis lainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Adapun 6 Perusahan yang kami duga perusahaan tersebut yakni, PT. Sandang (Sandal), PT. Domi (Agen Semua Produk Online), PT.Sahabat Nusantara Anak (Mainan), PT.Future Matrelis Indonesia (PVC Furniture), PT. Sunze Plastik Indonesia (Babel Rep), serta PT.XGT(Biji Plastik),” bebernya.














