KABUPATEN TANGERANG – Tuntutan masyarakat atas hak tanah yang diklaim kembali oleh TNI umumnya berakar dari sengketa status kepemilikan aset negara versus ruang hidup atau tanah warisan warga yang telah dikelola turun temurun.
Tuntutan tersebut di suarakan oleh warga desa Rancagong kecamatan legok, melalui spanduk bertuliskan “81 Tahun Indonesia Merdeka, Tapi Kami Belum Merdeka Atas Tanah Kami,”.
Terlihat, masyarakat juga menyampaikan pesan kritik sekaligus meminta Negara hadir dan segera turun tangan menyelesaikan Konflik Pertanahan ini.
Masyarakat menyebut tanah mereka diklaim oleh pihak TNI Kodam Jaya. Dan, meminta Presiden RI Prabowo Subianto serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memastikan persoalan tersebut diperiksa secara terbuka berdasarkan bukti dan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan rasa kemanusiaan dan rasa keadilan.
“Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya meminta kepastian hukum atas tanah yang kami tempati sudah puluhan tahun lamanya.” ungkap Rohim Matullah, perwakilan masyarakat Rancagong.
Ditempat yang sama, Muhamad Alamsyah menegaskan bahwa masyarakat tidak sedang melawan negara, tetapi meminta negara hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
“Kami hanya ingin hak kami sebagai warga negara dihormati. Jangan biarkan persoalan tanah ini terus menggantung tanpa kepastian,” pungkasnya.
Bagi masyarakat desa Rancagong, kemerdekaan bukan sekadar upacara dan perayaan. Kemerdekaan juga berarti rakyat berhak merasa merdeka atas tanah yang mereka tempati dan mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat hidupnya.
