KABUPATEN TANGERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mulai mematangkan persiapan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang direncanakan berlangsung pada 2027.
Persiapan dilakukan menyusul berakhirnya masa jabatan 153 kepala desa di Kabupaten Tangerang pada tahun tersebut.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, Yayat Rohimat mengatakan pemerintah pusat telah mengarahkan pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa untuk mulai menyiapkan anggaran pelaksanaan Pilkades.
Selain persiapan anggaran, Pemkab Tangerang kini berfokus menyusun regulasi yang akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Regulasi tersebut meliputi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), termasuk aturan terkait pelaksanaan Pilkades serta kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Iya, kami lagi mempersiapkan aturan-aturan dulu, baik Perda maupun Perbup-nya, Perbup yang langsung berkaitan dengan Pilkades dan BPD ini. Nanti insyaallah kalau sudah selesai, dan sudah bisa dipergunakan akan kami publikasikan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (27/10/2026).
Yayat menjelaskan hingga kini pemerintah daerah belum menetapkan tanggal pasti pelaksanaan Pilkades serentak 2027.
Kepastian jadwal masih bergantung pada penyelesaian regulasi serta penyusunan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan.
Menurutnya seluruh ketentuan yang diperlukan harus diselesaikan terlebih dahulu agar tahapan Pilkades dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau regulasi petunjuk teknis dan seluruhnya telah disusun, maka penyelenggaraan Pilkades serentak sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Dia juga mengungkapkan rancangan perubahan Perda tentang desa telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Tangerang untuk dibahas.
Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyempurnakan landasan hukum sebelum pelaksanaan Pilkades serentak.
Setelah pembahasan dan penyusunan regulasi rampung, Pemkab Tangerang akan menyiapkan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala desa.
Yayat menegaskan penyelesaian seluruh regulasi menjadi salah satu tahapan penting sebelum pemerintah daerah mengumumkan petunjuk teknis dan memulai proses penyelenggaraan Pilkades serentak 2027.














