KABUPATEN TANGERANG – LSM Koalisi Publik Indonesia) mendesak Pemkab Tangerang (DPPP dan DTRB- red), agar meninjau ulang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan atau aset daerah guna memastikan kepatuhan pengembang serta mencegah potensi kerugian negara atau alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan.
Desakan ini dikatakan Syamsudin selaku Sekjen LSM KPI, dikarenakan adanya dugaan pihak pengembang Graha Delta Nusamas sudah membangun 100 lebih rumah hunian. Namun belum memiliki sarana umum dan sosial (TPU, RTH, dan Sarana Ibadah).
“Kami, meminta dan mendesak dinas terkait turun langsung memeriksa kondisi fisik PSU di kawasan perumahan. Serta, keterbukaan data atau dokumen site plan terbaru dari pihak pengembang.” ujarnya.
Bila memang melanggar, kami berharap Dinas terkait dapat memberikan sanksi administratif hingga hukum kepada pengembang yang melanggar ketentuan.
“Kami, mendesak Pemkab Tangerang melalui dinas terkait untuk transparan memaparkan site plan terbaru pengembang perumahan Graha Delta Nusamas,” pungkasnya.














