KABUPATEN TANGERANG – Terjadi lagi laporan/aduan mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli), berkedok pengumpulan kartu ATM, serta Buku Tabungan (Butab) program bantuan KIP/PIP yang di SMP-SMK Al-Hasyimiyah, Kampung Pasar Daon, Rajeg, pada Sabtu, 7 November 2026.
Dugaan tersebut dilakukan oleh oknum kepengurusan sekolah SMK Al-Hasyimiyah, yang juga meminta uang sebesar Rp. 250 ribu/orang kepada murid yang mendapatkan bantuan PIP dengan alasan buat kepengurusan.
“Uang tersebut untuk kepengurusan dalam bentuk apa?. Dan kenapa ATM atau buku tabungan kita minta tidak boleh dipegang sama murid atau orang tua murid. Masa alasannya, kalau suatu saat ada pencairan lagi katanya bisa buat bayar sekolah, dan dikumpulkan buat laporan ke dinas terkait. Kata, salah satu pengurus sekolah,” ujar salah satu orang tua murid yang enggan disebut namanya.
Mengetahui hal tersebut, BRS anggota LSM Gema Banten angkat bicara, mengatakan bahwa pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Guru maupun pengurus, bahkan kepala sekolah sekalipun sangat tidak dibenarkan.
“Praktik Pungutan liar di sekolah dapat dijerat dengan UUD, Nomor 20 Tahun 2001 KUHP Pasal 423 dengan ancaman penjara paling lama 6 Tahun, pungutan liar atau pungli bisa dikategorikan tindak pidana korupsi dan kejahatan luar biasa,” jelasnya .
Menindaklanjuti hal itu, pihaknya akan segera melaporkan ke dinas terkait mulai dari Kemensos RI, Dinas Pendidikan dan Bupati kabupaten Tangerang.
“Kami akan segera bersurat ke dinas pendidikan dan kemensos RI serta ke Bupati Tangerang untuk ditindaklanjuti, agar dugaan pungli ini tidak membuat gaduh di masyarakat luas khususnya warga Rajeg,” pungkasnya.
Sampai berita ini di terbitkan pihak Kepala Sekolah maupun pengurus sekolah belum dapat di konfirmasi guna memberikan keterangan Resmi atas dugaan diatas.
